Beranda Rubrikasi Artikel Membaca Pengaruh KUR terhadap BPR

Membaca Pengaruh KUR terhadap BPR

80
0

SEBELAS tahun lalu atau sejak 2007, pemerintah menggencarkan program kredit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Kredit inilah yang disebut Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Program KUR ini tiap tahun dilihat perkembangannya di masyarakat lalu dievaluasi. Program ini pun mengalami beberapa kali perubahan pola atau sistem. Masukan dari para ahli baik nasional maupun internasional termasuk organisasi internasional diantaranya Bank Dunia.

Sejumlah perubahan terjadi dari tahun ke tahun. Mulanya, KUR diberikan dengan  penjaminan oleh asuransi penjamin kredit yang ditunjuk oleh pemerintah dengan pola 75 persen resiko dijamin asuransi dan 25 persen resiko dijamin oleh Bank penyalur KUR dengan bunga 22 persen.

Sistem ini lantas menuai kritikan karena dianggap program tak pro rakyat. Dalam operasionalnya terjadi kredit macet cukup besar. Sebab sebagian masyarakat menilai kredit ini adalah uang dari pemerintah. Malah sebagian pinjaman KUR dalam jumlah tertentu dikucurkan tanpa jaminan. Dengan demikian, seolah pemerintah menanggung bila gagal bayar dari peminjam (debitur).

Selanjutnya mendengar beberapa masukan, termasuk Bank Dunia,  pemerintah pun menurunkan tingkat suku bunga sampai 16.5 persen. Tapi ini juga masih dianggap kurang.

Akhirnya  pada 2017 pemerintah memberikan bunga ke masyarakat menjadi  9 persen dengan subsidi bunga 7,5 persen untuk pinjaman mikro sampai dengan 25 juta. Sedangkan pinjaman sampai 500 juta, bunga 9 persen tapi dengan subsidi 3,5 persen. Ini tentunya tetap jaminan kerugian 75 persen dibayar pemerintah.

Ternyata kebijakan pemerintah yang dianggap bagus bagi kalangan UMKM ini berimbas negatif terhadap pelaku bisnis keuangan lainnya khususnya Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sebab, selama ini pangsa pasar mereka sama, yakni pinjaman mikro kecil dan menengah.  Bahkan sebenarnya banyak yang mikro dan kecil. Tentu masyarakat lebih memilih kredit dengan bunga 9 persen dari pada BPR yang saat itu tingkat bunga masih relatif lebih tinggi.

Kondisi perkembangan Bank Perkreditan Rakyat pada 2017 menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan kredit hanya mencapai 9 persen. Pada 2018 pemerintah mengambil kebijakan yang lebih berani lagi. Yaitu dengan meningkatkan subsidi bunga menjadi 10,5 persen untuk pinjaman sampai dengan Rp 25 juta dan 5,5 persen untuk pinjaman diatas Rp 25 juta sampai dengan Rp 500 juta.

Dengan demikian suku bunga KUR menjadi 7 persen hal ini tentu menjadi kabar gembira bagi pelaku UMKM karena ternyata pemerintah memang pro UMKM seperti yang disuarakan selama ini. Tapi kebijakan ini membuat Bank Perkreditan Rakyat kian tertekan. Pola ini tak bisa tersaingi oleh BPR, banyak nasabah mereka berpindah ke bank umum pemerintah.

Sebenarnya itu atas kebaikan pemerintah kepada UMKM, bank umum yang menikmati hasilnya dengan mendapatkan nasabah baru. Padahal sebenarnya bank umum memberikan bunga kredit yang hampir sama dengan bunga Bank Perkreditan Rakyat, tapi karena adanya subsidi jadi lebih rendah. Kondisi inilah yang membuat nasabah BPR berbondong-bondong pindah ke Bank Umum penyalur KUR.

Kebijakan ini terasa tak adil bagi BPR karena Bank Umum Pemerintah  sudah kuat dengan modal besar, tapi masih dibantu dengan subsidi bunga sedangkan  BPR bank kecil dengan modal kecil harus bersaing. Sehingga, untuk mempertahankan keberadaan nasabahnya jelas sangat mustahil.  Akhirnya mereka berjalan dengan sangat berat dan tanpa tahu apa yang terjadi selanjutnya dengan program ini. Apakah pemerintah akan menaikkan subsidi lagi? sehingga bunga KUR turun lagi? Akankah mereka mempunyai peluang untuk dapat menikmati subsidi ini? Atau apakah ada kemungkinan-kemungkinan lain yang bisa mengatasi masalah ini?

Sebenarnya sudah ada perjuangan dari beberapa organisasi yang menaungi industri Bank Perkreditan Rakyat baik itu Perbarindo maupun Perbamida. Mereka berupaya agar BPR juga mendapat peluang memeroleh subsidi ini tapi dalam perjalanannya masih sulit. Ternyata tak mudah membuat pemerintah percaya terhadap BPR. Utamanya, dari segi layanan dengan teknologi informasi, meski BPR juga ada yang sudah mempunyai IT yang memadai.

Pemerintah terlihat masih gamang menempatkan posisi industri BPR mau dikemanakan sehingga ragu dalam mengambil sebuah keputusan. Penulis menawarkan pandangan bagaimana program KUR ini yang membantu pertumbuhan UMKM di Indonesia, tapi tak berdampak negatif terhadap perkembangan industri BPR.

Pertama, melibatkan BPR  secara langsung dalam pelaksanaan penyaluran KUR. Karena selama ini ada sebagian dari bank umum pemerintah yang bekerjasama dengan BPR dengan ketentuan-ketentuan tapi ternyata kurang berhasil.

Kedua, pemerintah juga siap untuk lebih menyederhanakan sistem reimburse dalam memberikan subsidi bunga dan verifikasi nasabah. Dengan demikian, BPR tak membutuhkan biaya mahal untuk memenuhi kebutuhan teknologi. BPR difasilitasi khusus untuk program KUR ini, sehingga lebih ringan.

Maka seyogyanya pemerintah dalam hal ini OJK juga ikut membantu dalam pelaksanaan dan pengawasan di lapangan program KUR ini. Sehingga tidak ada pola-pola kanibal dan capital yang terjadi di industri perbankkan. Diharapkan ke depan sebuah program atau kebijakan tak mementingkan satu kepentingan saja tapi kepentingan lain tetap dapat berjalan. Semoga. (*)

Penulis

Arif Budiarto, SE.MM

Mahasiswa PDIM 3 Unissula Semarang

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here