Beranda Kudus Masyarakat Muslim Di Kudus Tolak Gerakan People Power

Masyarakat Muslim Di Kudus Tolak Gerakan People Power

39
0

KUDUS – Sebagian besar masyarakat muslim di Kudus sepakat untuk menolak gerakan people power terkait hasil pemilu 2019. Gerakan itu dianggap berpotensi memecah-belah bangsa.

Hal ini diungkapkan oleh Pimpinan Ponpes Nashrul Ummah Mejobo Kudus KH. Supriyono. “Kami jelas menyatakan tidak sepakat dengan gerakan people power itu,” katanya.

Ia menilai gerakan tersebut memang seharusnya tidak dilakukan. Sebab ia menilai gerakan itu dimunculkan oleh sejumlah pihak yang nantinya memanfaatkan sebagian dari masyarakat yang kecewa terhadap hasil yang ada. Tujuannya tak lain untuk memecah belah bangsa Indonesia.

Ia meminta masyarakat untuk menyerahkan sepenuhnya hasil kepada KPU. Hal ini menurutnya sebagai bentuk dari penghormatan terhadap regulasi yang ada. Terkait pelanggaran tentang pemilu, dirasa sudah ditangani dengan baik oleh Bawaslu, kepolisian, dan lembaga kontrol independen lainnya.

“Upaya yang sifatnya menekan KPU untuk mengubah dan mendikte serta mempresure KPU adalah upaya yang tidak dibenarkan. Dan itu bertentangan dengan hukum yang ada,” ucapnya.

Terkait hal ini, pihaknya akan komunikasi dengan stakeholder yang ada. Selain dengan pengurus pondok pesantren lainnya, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Jam’iyyah NU dan banomnya. Agar bisa memberikan pemahaman kebawah agar tetap bisa legowo terhadap hasil putusan pemilu yang diumumkan pada 22 Mei nanti.

“Hormati pemerintahan, aparat kepolisian, penyelenggaraan pemilu, pengawas pemilu dan semua yang bekerja sungguh-sungguh sesuai dengan kewenangan. Tetap jaga diri agar tetap bisa menjadi bangsa dan negara yang berkembang demokrasinya, maju dan bermartabat,” katanya.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ketua GP Ansor Kabupaten Kudus H. Muhammad Sarmanto Hasyim. Pihaknya juga dengan tegas menolak isu gerakan people power.

“Kami menolak hal itu,” tegasnya.

Menurutnya, organisasi Ansor dan Banser merupakan organisasi yang taat dengan aturan yang ada di Indonesia. Terkait People power, pihaknya menilai tidak ada hukum yang mengatur di negara ini.

“Kami harap masyarakat tidak terpengaruh,” tandasnya. (daf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here